PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA

  

PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946

TENTANG

PERATURAN HUKUM PIDANA

 

PENJELASAN UMUM.

 

I.  Berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar berhubung dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2, maka sekarang berlaku semua peraturan hukum pidana, yang ada pada tanggal 17 Agustus 1945, baik yang asalnya dari pemerintah Hindia-Belanda, maupun yang ditetapkan oleh Pemerintah balatentara Jepang. Hal ini sekarang ternyata menimbulkan kesukaran yang dengan singkat akan diuraikan dibawah ini:

 

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia-Belanda pada umumnya berlaku buat seluruh Indonesia, sedangkan Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah balatentara Jepang hanya berlaku buat sebagian dari Indonesia saja, oleh karena Indonesia pada jaman Jepang dibagi menjadi beberapa daerah (Jawa, Sumatera, Borneo dll), yang masing-masing mempunyai Pemerintah dan Peraturan-peraturan sendiri. Dari sebab itu maka mungkin suatu Peraturan Hindia Belanda, yang dulu berlaku buat seluruh Indonesia, oleh Pemerintah Jepang di Jawa dan Madura diganti seluruhnya dengan peraturan baru, di Sumatera hanya sebagian diganti, dan di Borneo sama sekali tidak diganti. Mungkin pula buat tiap-tiap daerah tentang suatu hal oleh Pemerintah daerah Jepang diadakan suatu peraturan baru yang satu sama lain tidak sama isinya.

 

Selain dari pada itu peraturan hukum-pidana Hindia Belanda dan Jepang tidak sama sisteem-nya. Sedangkan peraturan hukum pidana Hindia-Belanda berdasarkan azas: Nullum delictum, nullapuna sine praevia lege punali (tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman jikalau tidak lebih dulu ada suatu aturan hukum pidana) (lihatlah pasal 1 Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie), maka peraturan hukum pidana Jepang berazas luas (lihatlah misalnya pasal 14 dan pasal 35 No. 8 Gunsei Keizirei).

 

Disini tidak akan dirundingkan sisteem manakah sebagai sisteem terlebih baik, akan tetapi sudah barang tentu, bahwa tidak baik menggunakan dua sisteem itu dalam peraturan-peraturan hukum pidana, yang bersama-sama berlaku dalam sesuatu daerah.

 

Lagi pula peraturan tentang bagian umum (algemeene leerstukken) dari hukum pidana Hindia-Belanda dan Jepang tidak sama. Di dalam praktek peraturan bagian umum dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie harus dipakai jikalau pelanggaran mengenai peraturan Hindia-Belanda, sedang peraturan bagian umum dari Gunsel Keizirei harus dipergunakan, jikalau peraturan Jepang yang dilanggar.

 

Dirasa tak perlu memberi keterangan panjang lebar, bahwa menyempurnakan peraturan-peraturan hukum Pidana Hindia Belanda dan Jepang itu tidak memuaskan dan menimbulkan kesulitan bagi mereka yang harus menjalankan hukum pidana itu, lebih-lebih pegawai polisi yang bukan ahli hukum. Dari sebab itu tidak mengherankan, bahwa dari beberapa tempat dan pihak diusulkan supaya satu peraturan kriminil sajalah dipakai. Lebih tegas diusulkan oleh mereka supaya peraturan-peraturan hukum pidana Jepang dihapuskan.

 

Memang tidak dapat disangkal, bahwa peraturan-peraturan hukum pidana Jepang, yang berlaku ditanah kita, bersifat fascistisch, lagi pula tidak merupakan peraturan yang bulat, kerap kali tidak jelas dan mengandung banyak bukti, bahwa peraturan-peraturan itu disusun dengan tergesa-gesa pada masa yang tak tenang, sedang Gunsei Keizirei kadang-kadang memaksa hakim menjatuhkan hukuman yang tidak seimbang dengan kesalahan pesakitan, oleh karena beberapa pasal tak memberi kesempatan kepada hakim memberi hukuman lebih enteng dari pada batas terlukis dalam pasal-pasal itu.

 

Sebaliknya boleh dikatakan, bahwa peraturan kriminil Hindia-Belanda walaupun tidak sempurna, cukup lengkap dan pada umumnya tidan mengandung cacat-cacat seperti dimaksud diatas, sehingga peraturan-peraturan ini, sebelum dapat diselesaikan peraturan-peraturan hukum pidana nasional, boleh dipakai buat sementara waktu, sesudah peraturan-peraturan itu dirobah dan ditambah seperlunya.

 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dirasa perlu melenyapkan peraturan-peraturan kriminil Jepang, sehingga buat sementara waktu berlaku lagi peraturan-peraturan hukum pidana Hindia-Belanda yang ada pada tanggal 8 Maret 1942.

 

Perlu kiranya diterangkan disini, bahwa yang akan tidak berlaku lagi itu, ialah peraturan-peraturan hukum pidana sahaja, yaitu Gunsei Keizirei dan peraturan-peraturan Jepang lain yang memuat "matereel stafrecht". Peraturan-peraturan Jepang yang bersifat lain terus berlaku.

 

II.  Oleh karena Negara Republik Indonesia sekarang tidak dalam keadaan perang dengan Negara manapun, dan keadaan bahaya tidak dinyatakan oleh Presiden (lihatlah pasal 12 Undang-Undang Dasar), maka dianggap kurang tepat mengadakan peraturan-peraturan sebagai "Verordeningen van het Militair Gezag" yang dikeluarkan oleh panglima tertinggi balatentara Hindia-Belanda. Dari sebab di dalam praktek disangsikan, apakah peraturan-peraturan itu masih berlaku atau tidak, maka sebaiknya dinyatakan, bahwa undang-undang itu dicabut. (lihat pasal 2 dari rencana).

 

III. Tidak perlu diterangkan, bahwa semua peraturan yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942, mestinya satu demi satu sedapat-dapat harus disesuaikan dengan keadaan sekarang. Hal ini sedapat-dapat dilaksanakan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie). Tetapi pekerjaan itu tidak mungkin sekaligus diselenggarakan terhadap semua Peraturan. Berhubung dengan itu, maka dengan pasal III, IV dan V dari rencana diberi petunjuk walaupun jauh dari pada sempurna kepada mereka yang harus menjalankan peraturan hukum pidana sehari-hari, jalan manakah yang harus ditempuh untuk menyesuaikan peraturan-peraturan lama dengan keadaan sekarang, sebelum peraturan-peraturan itu dapat dirobah atau diganti.

 

IV. Tentang bahasa, yang dipakai dalam perobahan-perobahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik kiranya diberi keterangan sekedarnya. Karena kitab tersebut ditulis dalam bahasa Belanda, maka agar supaya tidak menimbulkan kekacauan dalam membacanya perobahan-perobahan itu, yang hanya mengenai satu atau dua perkataan atau sebagian dari pasal atau ayat, ditulis pula dalam bahasa Belanda.

 

V.  Selain dari pada perobahan kecil-kecil ini, dirasa perlu juga merobah pasal 171 Kitab undang-undang hukum pidana seanteronya serta mengadakan beberapa aturan-aturan baru antara lain guna melindungi masyarakat kita pada zaman pancaroba ini. Oleh karena perobahan-perobahan dan tambahan-tambahan yang dimaksud ini sangat dipengaruhi keadaan sekarang dan kini belum dapat ditetapkan dengan pasti, apakah peraturan-peraturan itu seperti yang diusulkan sekarang, akan tetap dibutuhkan, juga buat kemudian hari, maka dianggap lebih tepat memberi tempat kepada pasalpasal tersebut di luar badan Kitab undang-undang hukum pidana. Pasal-pasal ini ditulis dalam bahasa Indonesia (lihat pasal IX, X, XI, XII, XIII dan XV).

 

VI. Hingga kini terjemahan nama: "Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie" dalam bahasa Indonesia tidak sama. Nama-nama yang dipakai ialah antara lain: Kitab Undang-undang Hukum Siksa", "Kitab Undang-undang Hukum", "Kitab Undang-undang Hukum Pidana", dsb. Untuk mencapai persamaan dalam terjemahan nama tersebut, dipandang perlu menetapkan terjemahan resmi dengan undang-undang (lihat pasal 6). Istilah "hukum pidana" dalam arti "strafrecht" ialah istilah yang ditetapkan oleh Panitia istilah dari Panitia penyelenggara undang-undang di Departemen Kehakiman pada zaman Jepang.

 

PENJELASAN SEPASAL DEMI SEPASAL.

 

Pasal I sampai VI.

Penjelasan telah diberikan dibagian penjelasan umum. Petunjuk-petunjuk dalam pasal I sampai V diatas dirasa perlu terhadap peraturan-peraturan hukum pidana yang belum dapat dirobah atau diganti sesuai dengan keadaan sekarang.

 

Pasal VII.

Tidak perlu diterangkan lagi.

 

Pasal VIII.

No. 1 Pasal 105, 130, 132 dan 133 dihapuskan, (lihatlah No. 13, 19 dan 21).

No. 2 dan 3a tidak membutuhkan penjelasan.

No. 3b, dan No. 4 berhubung dengan kedudukan jaksa sekarang, maka pegawai inilah yang harus diberi kekuasaan yang dimaksud dalam pasal ini, sedangkan kewajiban Gouverneur-Generaal dulu patut diserahkan kepada Menteri Kehakiman.

No. 5, No. 6, No. 7, No. 8, tidak membutuhkan penjelasan

No. 9 Negeri Belanda, Suriname dan Curacao tidak masuk daerah Negara Indonesia.

No. 10 Namanya badan-badan politik yang dimaksud dalam pasal ini belum dapat disebut. Komite Nasional Indonesia antara lainnya juga masuk dalam pasal ini.

No. 11, No. 12, No. 13 tidak membutuhkan penjelasan.

No. 14 Pasal 105 dihapuskan, (lihatlah No. 13). No. 15, No. 16 tidak membutuhkan penjelasan.

No. 17 Pasal 105 dihapuskan (lihatlah No. 13).

No. 18 tidak membutuhkan penjelasan.

No. 19 Pasal ini tidak sesuai dengan bentuk Negara kita sebagai Republik.

No. 20 tidak membutuhkan penjelasan.

No. 21 lihat penjelasan penjelasan 19.

No. 22 tidak membutuhkan penjelasan.

No. 23 lihat penjelasan No. 19 dan perobahan pasal 134 (No. 22).

No. 24 Pasal-pasal 135 dan 136 dihapuskan (lihatlah No. 23)

No. 25, No. 26 tidak membutuhkan penjelasan.

No. 27            a. pasal 130 dihapuskan (lihatlah No. 19)

b. pasal-pasal 132 dan 133 dihapuskan (lihatlah No. 21).

c. pasal-pasal 135 dan 136 dihapuskan (lihatlah No. 23).

No. 28 tidak membutuhkan penjelasan.

No. 29 lihat penjelasan No. 10.

No. 30 Pasal-pasal ini dianggap tidak sesuai dengan azas Negara kita sebagai negara yang demicratis.

No. 31 tidak membutuhkan penjelasan.

No. 32 lihat penjelasan No. 30.

No. 33 Pasal 105 dihapuskan.

No. 34 Pasal-pasal 105, 130, 132 dan 133 dihapuskan.

No. 35 dirobah dan jadi pasal XIV dan XV dari rancangan ini.

No. 36 tidak membutuhkan penjelasan.

No. 37 berhubung dengan kedudukan jaksa sekarang yang sama dengan (Eur) Officier van Justitie dulu.

No. 38 Pasal ini tidak sesuai dengan keadaan sekarang.

No. 39 Tambahan dalam pasal 234 dianggap perlu oleh karena sekarang banyak surat-surat dikirimkan dengan perantaraan orang.

No. 40 tidak membutuhkan penjelasan.

No. 41 Sekarang belum terang kepada siapa kekuasaan Gubernur Jenderal yang dimaksud dalam pasal 239 Kitab Undang-undang hukum pidana akan diberikan.

No. 42, No. 43 tidak perlu diberikan penjelasan.

No. 44 Suriname, Curacao dan Nederland telah masuk perkataan-perkataan "buitenlandsche mogendheid".

No. 45 Perkataan "Inlandsch" tidak ada artinya lagi.

No. 46 Penghapusan ini adalah sesuai dengan kedudukan Jaksa sekarang.

No. 47, No. 48, No. 49, No. 50, No. 51, No. 52, No. 53, tidak membutuhkan penjelasan.

No. 55, No. 56, No. 57, No. 58, No. 59 Dirasa tepat bahwa laporan yang dimaksud harus disampaikan Kepala Polisi.

No. 60, No. 61, No. 62, No. 63 tidak perlu dijelaskan.

No. 64 Pegawai yang dimaksud dalam pasal ini harus ditunjuk antara lain dalam pasal-pasal 41 dan 333 dari Burgerlijk Wetboek.

No. 65 Kepala Polisi ditunjuk dalam pasal ini berhubung dengan kedudukannya sekarang.

 

Pasal IX sampai XIII

Pasal-pasal ini dibutuhkan buat menindas usaha untuk mengacaukan peradaran uang di negeri kita dengan menyebarkan mata uang atau uang kertas yang oleh pihak Pemerintah kita tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Mata uang atau uang kertas yang tidak disebut dalam Maklumat Presiden Republik Indonesia tertanggal 3 Oktober 1945 No. 1/10 sebagai alat pembayaran yang sah, adalah buat daerah Jawa dan Madura alat pembayaran yang tidak sah.

 

Pasal IX.

Mengancam hukuman terhadap barang siapa membikin benda semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud seperti diterangkan dalam pasal itu.

 

Pasal X dan pasal XI.

Disusun hampir sama dengan susunan pasal 245 dan pasal 249 Kitab undang-undang hukum pidana. Bedanya disebabkan oleh hal yang pasal X dan XI mengenai mata uang atau uang kertas yang tidak sah, sedangkan pasal 245 dan 249 Kitab undang-undang hukum pidana mengenai mata uang atau uang kertas palsu atau yang dipalsukan. Penjelasan dalam kitab-kitab tafsir tentang pasal 245 dan 249 Kitab undang-undang hukum pidana dapat dipergunakan untuk menafsirkan pasal X dan XI dari rancangan ini, dengan mengingat akan bedanya.

 

Pasal XIII.

Merupakan pasangannya pasal 250 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

 

Pasal XIV dan pasal XV.

Menggantikan pasal 171 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang pada masa pancaroba ini perlu diperluas.

 

Pasal XIV.

Ialah sama dengan "Verordening No. 18 van het Militair Gezag". Keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Kekacauan meuat juga keonaran. Menyiarkan artinya sama dengan "verspreiden" dalam pasal 171 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

 

Pasal XV.

Disusun tidak begitu luas sebagai "verordening No. 19 van het Militair Gezag".

Pasal ini mengenai "kabar angin" (kabar yang tidak pasti) dan kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangi.

Menyiarkan kabar benar secara yang benar tidak dihukum.

Arti perkataan "keonaran" telah dijelaskan dalam penjelasan pasal XIV.

 

Pasal terachir.

Oleh karena berhubung dengan sukarnya perhubungan antara pulau Jawa dan daerah Negara Indonesia yang lain, sekarang belum dapat ditetapkan bilamana Undang-undang ini akan berlaku buat daerah di luar pulau Jawa dan Madura, maka sebaiknya diserahkan kepada Presiden untuk menentukan saat itu.

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA

                                                     

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946

TENTANG

PERATURAN HUKUM PIDANA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

 

Menimbang:  bahwa sebelum dapat melakukan pembentukan Undang-undang hukum pidana baru, perlu peraturan hukum pidana disesuaikan dengan keadaan sekarang;

 

Mengingat :   Akan pasal 5, ayat 1 Undang-Undang Dasar, pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar serta Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2;

 

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat :

 

Memutuskan:

 

Menetapkan peraturan sebagai berikut:  UNDANG-UNDANG TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA.

 

Pasal 1.

Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2, menetapkan, bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku, ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942.

 

Pasal 2.

Semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh panglima tertinggi balatentara Hindia-Belanda dulu (Verordeningen van het Militair Gezag) dicabut.

 

Pasal 3.

Jikalau di dalam sesuatu peraturan hukum pidana ditulis dengan perkataan "Nederlandsch-Indie" atau "NederlandschIndisch(e) (en)", maka perkataan-perkataan itu harus dibaca "Indonesie" atau "Indonesishc(e) (en)".

 

Pasal 4.

Jikalau di dalam sesuatu peraturan hukum pidana suatu hak, kewajiban, kekuasaan atau perlindungan diberikan atau suatu larangan ditujukan kepada sesuatu pegawai, badan, jawatan dan sebagainya, yang sekarang tidak ada lagi, maka hak, kewajiban, kekuasaan atau perlindungan itu harus dianggap diberikan dan larangan tersebut ditujukan kepada pegawai, badan, jawatan dan sebagainya, yang harus dianggap menggantinya.

 

Pasal 5.

Peraturan hukum pidana, yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruh atau sebagian sementara tidak berlaku.

 

Pasal 6.

(1)       Nama Undang-undang hukum pidana "Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie" dirobah menjadi "Wetboek van Strafrecht".

 

(2)       Undang-undang tersebut dapat disebut : Kitab Undang-undang hukum pidana".

 

Pasal 7.

Dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam pasal 3, maka semua perkataan "Nederlandsch-onderdaan" dalam Kitan Undang-undang hukum pidana diganti dengan "Warga Negara Indonesia".

 

Pasal 8.

Kitab Undang-undang hukum pidana dirobah sebagai berikut:

1. Dalam pasal 4, ayat 1, ke 1e angka-angka "104-108" harus dibaca "104, 106, 107 en 108" dan angka-angka "130-133" dibaca "131"

2. Perkataan "Directeur van Justitie" dalam pasal 15b diganti dengan "Minister van Justitie".

3. Pasal 16 dirobah sebagai berikut:

a. perkataan "Directeur van Justitie" harus dibaca "Minister van Justitie"

b. bagian kalimat : "voorzopver betreft de Gouvern- ementslanden van Java en Madoera, van den assitent- resident en elders van het hoofd van plaatselijk bestuur" diganti dengan "van den jaksa" dan perkataan "Gouverneur-Generaal" diganti dengan "Minister van Justitie".

c. bagian kalimat : "in de Gouvernementslanden van Java en Madoera ob bevel van den assitent-resident en elders van het hoofd van plaatselijk bestuur" dalam ayat 3 diganti dengan "op bevel van den Jaksa"

4. Dalam pasal 20 perkataan "het hoofd van plaatselijk bestuur (den assistent-resident) diganti dengan "den jaksa".

5. Dalam pasal 21, perkataan "Directeur van Justitie" diganti dengan "Minister van Justitie".

6. Dalam Pasal 29, ayat (2)m perkataan "Directeur van Justitie" diganti dengan Minister van Justitie".

7. Dalam pasal 33a, perkataan "Gouverneur-Generaal", diganti dengan "President".

8. Dalam pasal 44, ayat 3, perkataan "de Europeesche rechtbanken", diganti dengan "Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi".

9. Pasal 76 dirobah sebagai berikut : a. bagian kalimat "of van den rechter in Nederland of in Suriname of in Curacao", dihapuskan. b. perkataan "inheemsche" dan "Inlandsche" dihapuskan.

10. Dalam pasal 92, bagian kalimat "den Volksraad, van den provinciale raden en van de raden ingesteld ingevolge artikel 121, tweede lid en artikel 124, tweede lid der Indische Staatsregeling" diganti dengan "een door of namens de regering ingesteld wetgeven, besturend of volksvertegenwooedigend lichaam".

11. Pasal 94 dihapuskan.

12. Dalam pasal 104 perkataan-perkataan "den Koning, de regeerende koningin of den Regent" diganti dengan "den Presiden of den Vice-President".

13. Pasal 105 dihapuskan.

14. Dalam pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) angka-angka "104-108" harus dibaca "104,106, 107 en 108".

15. Dalam pasal 111 perkataan "hetzij" dan bagian kalimat "hetzij met een Indische vorst of volk" dihapuskan.

16. Dalam pasal 112 dan 121 bagian kalimat "een Indishce vorst of volk" dihapuskan.

17. Dalam pasal 117 no. 3 perkataan "Gouverneur-General van Nederlandsch-Indie harus dibaca "President".

18. Dalam pasal 122 dan 123 perkataan "Nederland" harus dibaca "Indonesie".

19. Dalam pasal 128 bagian kalimat : "een der in de artikelen 104 en 105 omschreven misdreijven" diganti dengan "het in artikel 104 omshcreven misdrijf".

20. Kepala Bab II diganti sebagai berikut : "Misdrijven tegen de waardigheid van den President en van den Vice-President".

21. Pasal 130 dihapuskan.

22. Dalam pasal 131 perkataan "des konings of der Koningin" diganti dengan "van den President of van den Vice President"

23. Pasal 135 dan 136 dihapuskan.

24. Dalam pasal 134 perkataan-perkataan "Koning of der Koningin" diganti dengan "President of den Vice-President"

25. Pasal-pasal 135 dan 136 dihapuskan.

26. Dalam pasal 136 bis bagian kalimat : "de artikelen 134, 135 en 136" harus dibaca "artikel 134".

27. Dalam pasal 137 bagian kalimat "de Koning, de Koningin, den gemaal der regeerende Koningin, den troonopvolger, een lid van het Konniklijke Huis of den Regent" harus dibaca "den President of den Vice-President".

28. Pasal 138 dihapuskan. 29. Pasal 239 dirobah sebagai berikut:

a. ayat (1) dihapuskan.

b. dalam ayat (2) bagian kalimat "een der in artikelen 131-133 omschreven misdrijven" harus dibaca "het in artikel 131 omschreven misdrifjf".

c. dalam ayat (3) bagian kalimat "een der artikelen 134-136 omschreven misdrijf" harus dibaca "de artikel 134 omscht ven misdrijf".

30. Perkataan "Nederlandsche" dalam pasal 143 dan 144 harus dibaca "Indonesische".

31. Dalam pasal 146 dan 147 bagian-bagian kalimat: "den Volksraad, van een provincialen raad of van een raad ingesteld ingevolge artikel 121 tweede lid, dan wel ingevolge artikel 124 tweede lid der Indische Staatsregeling" harus dibaca "een door or namens de Regeering ingesteld wetgevend, besturend of volksvertegenwoordigend lichaam".

32. Pasal 153 bis dan pasal 153 ter hapuskan.

33. Dalam pasal 154 dan 155 bagian kalimat "Nederland of van Nederlandsch-Indie" harus dibaca "Indonesie".

34. Pasal 161 bis dihapuskan.

35. Dalam pasal 164 angka-angka "104-108" harus dibaca "104, 106, 107 en 108".

36. Dalam pasal 165 angka-angka "104-108" dan 115-133" masing-masing harus dibaca "104, 106, 107 en 108" dan 115-129 en 131".

37. Pasal 171 dihapuskan.

38. Dalam pasal 207 dan 208 bagian kalimat : "Nederlan of in Nederlandch-Indie" harus dibaca "Indonesie".

39. Dalam pasal 210 ayat (1) ke-2 bagian kalimat "dan wel'aan een inlandschen officier van Justitie" dihapuskan.

40. Dalam pasal 228 bagian kalimat "vier maanden en twee weken" diganti dengan "twee jaren".

41. Pasal 230, dihapuskan.

42. Dalam pasal 234 dibelakang perkataan-perkataan "in een postbus gestoken" ditambah dengan perkataan "dan wel aan een koerier toevertrouwd".

43. Dalam pasal 238 perkataan "Gouverneur-General" harus dibaca "President".

44. Pasal 239 dirobah sebagai berikut:

a. bagian kalimat "buiten de gevallen waarin het krachtens algemeence verordening veroorloofds is, zonder toestemming van den Vouverneur-Generaal" dihapuskan.

b. perkataan "Inlander" diganti dengan "Warga Negara Indonesia".

45. Dalam pasal 240 ayat (1) No. 1 bagian kalimat "167 der Indische Staatsregeling" harus dibaca "30 der Undangundang Dasar".

46. Dalam pasal-pasal 253 dan 260 perkataan-perkataan "van rijkswege of" dihapuskan.

47. Dalam pasal 260 bis bagian-bagian kalimat "hetzij van Suriname of Curacao" dan "hetzij voorzoover merken betreft, van Nederland" dihapuskan.

48. Dalam pasal 274 perkataan "Inlandsch" dihapuskan.

49. Dalam pasal 420 ayat (1) No. 2 bagian kalimat "dan wel de Inlandsch Officier van Justitie die" dihapuskan.

50. Dalam pasal 447, 448 dan 449 perkataan "Nederlansch of" dihapuskan.

51. Dalam pasal 450 dan 451 perkataan "Nederlandsche Regeering" diganti dengan "Indonesische Regeering".

52. Dalam pasal-pasal 453, 454, 455 dan 458 ayat (1) perkataan "Nederlandsch of" dihapuskan.

53. Dalam pasal 458 ayat (2) perkataan "Nederlandschen" diganti dengan "Indonesischen".

54. Dalam pasal 459 ayat (1), 461, 464 ayat (1), 466, 467, 468, 469 ayat (1), 470 dan 471 perkataan "Nederlandschen of" dihapuskan.

55. Dalam pasal 173 dan 474 perkataa perkataan-perkataan "Nederlandsch (e)" diganti dengan "Indonesisch (e)".

56. Dalam pasal-pasal 475, 476 dan 477 perkataan-perkataan "Nederlandsch of" dihapuskan.

57. Pasal 587 dirobah sebagai berikut:

a. angka-angka dan perkataan-perkataan "130, eerste lid" dan "105" dihapuskan.

b. angka-angka "131-133" harus dibaca "131"

58. Dalam pasal 490 No. 4 bagian kalimat "aan het hoofd van plaatselijk bestuur" den assistent-resident diganti dengan "een het Hoofd van de politie".

59. Dalam pasal 495, ayat (1) bagian kalimat "het hoofd van plaatselijk bestuur" (den regent) diganti dengan "het hoofd van de politie".

60. Dalam pasal 496 bagian kalimat "het hoofd van plaatselijk, bestuur" (den assitent-resident), diganti dengan "het hoofd van de politie".

61. Dalam pasal 500 bagian kalimat "het hoofd plaatselijk bestuur" (de resident), diganti dengan "het hoofd van de politie".

62. Dalam pasal 501 ayat (1) no. 2 bagian kalimat: "het hoofd van plaatselijk bestuur (de assistent-resident) diganti dengan "het hoofd van de politie".

63. Pasal 507 dirobah sebagai berikut:

a. bagian "le" dibaca demikian : hij, die zonder daartoe gerechtigd te zijn, een Indonesischen adelijken titel voert, of een Indonesischen ordeteeken draagt"

b. perkataan-perkataan "s'Konings verlof" harus dibaca "verlof van den President".

64. Dalam pasal 508 bis bagian kalimat: "van een zelfstandige gemeenschap als bedoeld in artikel 121 eerste lid of artikel 123 tweede lid der Indische Staatsregeling dan wel van een waterschap" harus dibaca "van een bij de wet ingetstelde of eerkende zelfstandige gemeenschap".

65. Dalam pasal 510 bagian kalimat : "het hoofd van plaatselijk bestuur" (den resident) harus dibaca "het hoofd van de politie".

66. Dalam pasal 516 bagian kalimat : "het hoofd van plaatselijk bestuur of aan den door dezen aangewezen" harus dibaca "het hoofd van de politie of aan den door dezen aangewezen".

67. Dalam pasal 524 bagian kalimat "het hoofd van plaatselijk bestuur" (den assistent-resident) harus dibaca "den daartoe aangewezen ambtenaar".

68. Dalam pasal 544 ayat (1) bagian kalimat "het hoofd van plaatselijk bestuur" (den regent) harus dibaca "het hoofd van den politie".

 

Pasal 9.

Barang siapa membikin benda semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima belas tahun.

 

Pasal 10.

Barang siapa dengan sengaja menjalankan sebagai alat pembayaran yang sah mata uang kertas, sedang ia sewaktu menerimanya mengetahui atau setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa benda-benda itu oleh pihak Pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, atau, dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah, menyediakannya atau memasukkannya ke dalam Indonesia, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya lima belas tahun.

 

Pasal 11.

Barang siapa dengan sengaja menjalankan sebagai alat pembayaran yang sah mata uang atau uang kertas yang dari pihak Pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, dalam hal di luar keadaan sebagai yang tersebut dalam pasal yang baru lalu, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya lima belas tahun.

 

Pasal 12.

Barang siapa menerima sebagai alat pembayaran atau penukaran atau sebagai hadiah atau penyimpan atau mengangkut mata uang atau uang kertas, sedangkan ia mengetahui, bahwa benda-benda itu oleh pihak Pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima tahun.

 

Pasal 13.

Kalau orang dihukum karena melakukan salah satu kejahatan seperti tersebut dalam pasal-pasal 9, 10, 11 dan 12 maka mata uang atau uang kertas serta benda lain yang dipergunakan untuk melakukan salah satu kejahatan itu dirampas, juga kalau benda-benda itu bukan kepunyaan terhukum.

 

Pasal 14.

(1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.

 

(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

 

Pasal 15.

Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya dua tahun.

 

Pasal 16.

Barang siapa terhadap bendera kebangsaan Indonesia dengan sengaja menjalankan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan penghinaan kebangsaan, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya satu tahun enam bulan.

 

Pasal 17.

Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden. Agar Undang-undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diumumkan sebagai biasa.

 

Menteri Kehakiman       Ditetapkan di Yogyakarta

Ttd                          pada tanggal 26 Pebruari 1946

SOEWANDI              PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

         

              ttd

       SOEKARNO

 

Diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 1946

      Sekretaris Negara

 

   ttd

    A.G. PRINGGODIGDO

UNDANG-UNDANG 1945 NOMOR 1 TENTANG PERATURAN MENGENAI KEDUDUKAN KOMITE NASIONAL DAERAH

                                                     

UNDANG-UNDANG 1945 NOMOR 1

 

TENTANG

 

PERATURAN MENGENAI KEDUDUKAN KOMITE NASIONAL DAERAH

 

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

 

Menimbang :  bahwa sebelumnya diadakan pemilihan  umum  perlu  diadakan aturan buat sementara waktu Untuk menetapkan kedudukan Komite Nasional Daerah;

 

Mengingat   :   pasal 18 dan 20 Undang Undang Dasar 1945 dan Maklumat Wakil Presiden No. X, tanggal 16 Oktober 1945;

 

Dengan Persetujuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

 

Memutuskan: Menetapkan Undang-Undang sebagai berikut:

 

 

Pasal 1

Komite Nasional Daerah diadakan -ketjuali di Daerah Surakarta dan Jogjakarta- di Keresidenan, di (dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri) Kota berautonomi, Kabupaten dan lain-lain daerah.

 

Pasal 2

Rakjat Daerah, jang bersama-sama dengan dan Komite Nasional Daerah mendjadi Badan Perwakilan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pekerdjaan mengatur rumah-tangga daerahnja, asal tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah jang lebih luas dari padanja.

 

Pasal 3

Oleh Komite Nasional Daerah dipilih beberapa orang, sebanjak-banjaknja 5 orang sebagai Badan Executief, jang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah mendjalankan Pemerintahan sehari-hari dalam daerah itu.

 

Pasal 4

Ketua Komite Nasional Daerah jang lama harus diangkat sebagai Wakil Ketua Badan jang dimaksudkan dalam pasal 2 dan 3.

 

Pasal 5

Biaya untuk keperluan Komite Nasional Daerah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

 

Pasal 6

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan dan perubahan dalam daerah-daerah harus selesai dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari.

 

Djakarta, tanggal 23 Nopember 1945,

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

ttd

S O E K A R N O.

 

 

 

Diumumkan pada tanggal 23 Nopember 1945.

 

Sekretaris Negara,

 

ttd

       A.G. PRINGGODIGDO

 

 

PENDJELASAN

 

UNDANG-UNDANG 1945 NOMOR 1

 

Didalam menjalankan Undang-Undang tanggal 23-11-1945 Pemerintah telah memenuhi beberapa kesulitan jang ta' mudah dipetjahkan, oleh karena menurut faham kami: Undang-Undang itu tidak disertai "memorie van toelichting" jang lazim disertakan dalam tiap-tiap rentjana Undang-Undang atau dalam tiap-tiap Undang-Undang jang baru diumumkan. Hal demikian itu menjebabkan pembatja dari Undang-Undang tersebut tidak dapat mengetahui tudjuan dari Undang-Undang itu, sehingga tergantung semata-mata pada susunan dan redactie dari Undang- Undang tersebut dalam menafsirkan isi Undang-Undang itu. Begitu timbullah beberapa pertanjaan dari masing-masing daerah seperti:

 

a.         Apakah Kepala Daerah yang qualitatus qua memimpin Badan Perwakilan Rakjat dan badan sxecutief itu, djuga berkedudukan sebagai anggauta jang mempunjai suara (stem) dalam badan-badan tersebut?

 

b.         Seterusnja, djika Kepala Daerah (Residen, Bupati atau Kepala-kota) berhalangan, siapakah jang menjadi gantinja untuk memimpin persidangan dari badan-badan tersebut?

 

c.         Apakah seorang bukan dari anggauta Badan perwakilan Rakjat boleh ditunjuk sebagai anggauta lita badan executief?

 

d.         Apakah artinja Komite Nasional Indonesia menjadi Badan Perwakilan Rakjat Daerah dan ga sebagainya?

 

Begitulah masih banjak soal-soal jang menimbulkan kesulitan undang-undang tersebut. Oleh sebab itu didalam kita berusaha mengadakan pendjelasan itu, perlu kita mengetahui tudjuan serta sebab-sebab jang telah menggerakkan Badan Pekerdja Pusat untuk mengusulkan Undang-Undang tersebut kepada Pemerintah; dan untuk mengetahui hal itu perlu kita mendapat notulen rapat Badan Pekerdja ketika merundingkan Undang-Undang itu serta meneliti pengumuman-pengumuman Badan Pekerja jang mengenai Undang-Undang tersebut jang dapat kita gunakan sebagai "memorie van toelichting". Meskipun notulen tidak semua ada pada kita, akan tetapi dalam perundingan itu Prof. Soepomo dan saja sebagai wakil Pemerintah turut merundingkan rentjana Undang-Undang tersebut dalam Badan Pekerdja, sehingga walaupun tidak autentik saja dapat memberikan keterangan tentang "wordingsgeschidenisnja" Undang-Undang ini. Akan tetapi bagaimanapun djuga, untuk mengetahui azas dan tudjuan Undang-Undang itu tidak tjukup kiranja, djika kita mengambil dasar "ingat-ingatan" sadja. Tjara sematjam ini "juridis" kurang harganja. Oleh karenanja, maka kita harus mentjoba mentjari dasar dan tudjuan itu hanja dari pada pengumuman-pengumuman Badan Pekerdja jang dimuat dalam Berita Republik Indonesia, terutama dalam pengumuman Nomor 2 dan Nomor 3, serta penjelasan kedudukan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, jang dapat dipergunakan sebagai perbandingan. Selain dari itu ada pada kita surat pengantar Rantjangan Undang-Undang, dari Komite Nasional Indonesia Pusat pada Presiden tanggal 27-10-1945 No. 30/B.P. jang dapat dipergunakan sebagai penjelasan umum. Dalam pengumuman Nomor 2 terdapat alenia jang demikian bunjinja: "Maka kedudukan Komite Nasional Daerah perlu lekas diatur supaya hilang keragu-raguan tentang kedudukannya dan lekas tercapai keadaan yang sama diseluruh Negara kita".  Kemudian dalam pengumuman No. 3 ada dikatakan: Dalam waktu dua bulan semenjak berdirinya Republik kita, sudah ternyata benar-benar Komite-Komite itu memenuhi kewajibannya sebagai Badan yang harus mempertahankan dan membantu Pemerintah, jang mula-mula belum terbentuk dan belum dapat bekerdja dengan seksama".

Setelah dikatakan bahwa dalam dua bulan kekuasaan sipil seluruhnya dapat dimiliki oleh Pemerintah kita, maka dikatakan: ..Dengan keadaan itu setelah berusaha supaya tiap-tiap urusan Negara djangan lagi diurus oleh Komite Nasional Indonesia, tetapi oleh Badan Pemerintah jang bersangkutan, sampailah waktunya Komite Nasional berganti sifat". Kemudian dikatakan dalam " Penjelasan tentang Kedudukan Badan Pekerja K.N.I. Pusat tidak berhak lagi mengurus hal-hal yang berkenaan dengan tindakan Pemerintah (executief)". Selanjutnya dalam surat pengantar tanggal 27-10-1945 tersebut: "Badan Pekerdja" berpendapat bahwa Komite (Nasional) dan Si-ku dan Ku dalam kota tak perlu dilanjutkan berdiri. Badan Pekerdja ­ begitulah surat tersebut ­ telah membitjarakan sifat mana hendaknya diberi kepada Komite Nasional Daerah yang terus diadakan. Kesimpulan pembitjaraan ialah: Komite Nasional Daerah itu hendaknya menjadi Badan legislatief, dipimpin oleh Kepala Daerah, sedang sebagian dari Komite Nasional itu dipimpin oleh Kepala Daerah, sedang sebagian dari Komite Nasional itu dipimpin (pula) oleh Kepala Daerah, hendaknja mendjalankan pemerintahan sehari-hari. Dari pada pengumuman-pengumuman dan surat-surat pengantar tersebut, dapat kita menarik kesimpulan sebagai berikut:

 

1.         bahwa Komite Nasional Indonesia mula-mula dibentuk sebagai pembantu pemerintah, dimasa kekuasaan sipil masih ditangan Djepang, pamong-Pradja, Polisi dan lain-lain alat-alat pemerintah masih ditangan Djepang;

 

2.         bahwa sebelum Djepang, Komite Nasional Indonesia-lah dalam prakteknja mengganti Pangreh Pradja dan polisi, disamping Pangreh Pradja dan Polisi jang telah sama melepaskan dirinja dari kekuasaan Djepang dan mendjadi pegawai Republik Indonesia.

 

3. bahwa keadaan dualisme jang demikian itu sangat melemahkan kedudukan dan kekuasaan Pangreh-Pradja dan polisi jang merupakan alat-alat Pemerintahan jang resmi, menurut faham kami sendiri, jang menjadi ukuran untuk dunia internationaal, apakah benar-benar bahwa local government de facto ada ditangan kita dengan beres (running well).

 

Berhubung dengan itu maka soal ini harus lekas dipetjahkan. Oleh karenanja Badan Pekerdja memajukan rantjangan Undang-Undang kepada Presiden untuk mengaturnja. Dari pada pemandangan diatas dapat ditangkap, bahwa tudjuan jang terutama dari pada Undang-Undang itu ialah menarik kekuasaan dari Komite Nasional Indonesia. Sedang penggantian sifat Komite Nasional Indonesia sebagai badan (dan sebagian executief) dapat dipandang sebagai tindakan jang tepat untuk mengadakan forum, dalam mana Pemerintahan daerah dapat mempertahankan atau bertanggung jawab atas tindakan atau sikapnja tentang Pemerintahan sehari-hari.

Dengan djalan demikian tertjapailah - menurut faham saja ­ usaha Pemerintah Pusat untuk menjempurnakan Pemerintah daerah berdasarkan kedaulatan Rakjat. Dalam usaha memberi tempat kepada komite Nasional indonesia Daerah sebagai Badan perwakilan Rakjat perlu diperhatikan:

a. bahwa semangat kedaulatan Rakjat sedang berkobar,

b. bahwa semangat ini selekas mungkin harus diberi tempat,

c. bahwa peraturan diadakan sementara.

 

Mengingat hal-hal diatas maka peraturan-peraturan harus segera diadakan. Ketjepatan adanja peraturan harus lebih diutamakan daripada kesempurnaan peraturan. Berhubung terutama dengan "ketjepatan" ini, maka untuk Pemerintahan Dalam Negeri, jang oleh Badan Pekerdja diserahi untuk mengeluarkan "uitvoeringsvoorschrift" tentang hal ini sukar sekali mengerdjakan setjara systematis.

Maka dari sebab itu uitvoeringsvoorschrift (pendjelasan) jang akan kami bitjacarakan ini, kami bagi sadja dalam dua golongan, jaitu:

Pendjelasan umum dan pendjelasan sefatsal-sefatsal. Akan tetapi sebelumnja harus kita tjatat disini, bahwa jang dikehendaki oleh B.P. itu bukannja Undang-Undang baru, tetapi hanja uitvoeringsvoorschrift (pendjelasan) sadja, jang ta' dapat mengubah Undang-Undang (Undang-Undang hanja dapat dirubah dengan Undang-Undang), sedang uitvoeringsvoorschriften tadi lapangannja terbatas sekali, artinja ta' dapat keluar daripada Undang-Undang (lama atau baru).

Batasan ini terasa pula, oleh sebab menurut Peraturan Presiden No. 1 (Berita Republik Indonesia) segala aturan-aturan dan Undang-Undang lama tetap berlaku, selama belum diadakan Undang-Undang jang baru menurut Undang-Undang Dasar. Berhubung dengan ini, maka kita harus memperhatikan pula Stadgemeente- dan Regentschapsordonnantie jang dalam zaman Djepang telah dirobah kedudukannja oleh Osamu-Seiren nomor 12 dan 13 sebagai Ken dan Si, jang autonomie, akan tetapi sifat demokrasinya dilenjapkan, karena segala hak-hak dari Raad-Raad dan College-College di daerah-daerah di berikan kepada Kepala Daerah, sehingga dengan sendirinja Raad-Raad dan College-College tersebut dihapuskan.

Akan tetapi Undang-Undang tanggal 23 Nopember 1945 No. 1 itu, meskipun tidak disebut, pada hakekatnya merubah status quo Pemerintahan Daerah: "Komite Nasional Indonesia, Daerah mendjadi Badan Perwakilan Rakjat Daerah" dengan dasar kedaulatan rakjat. Dengan pemandangan ini sebagai pendahuluan, datanglah waktunja untuk membicarakan uitvoeringsvoorschrift jang akan kita keluarkan itu.

 

PENDJELASAN UNDANG-UNDANG 1945 NO. 1

 

A.        Pemandangan Umum

 

Terlebih dahulu perlu dikemukakan disini bahwa undang-Undang No. 1 dibuka dengan menimbang: bahwa sebelumnja diadakan pemilihan umum, perlu diadakan pemilihan umum, perlu diadakan aturan sementara waktu untuk menetapkan kedudukan Komite Nasional Indonesia Daerah.

Dalam pembukaan ini ternjata, bahwa Undang-Undang ini dimaksudkan sekedar mengatur kedudukan Komite Nasional Indonesia Daerah: untuk sementara waktu, sebelum diadakan pemilihan umum.

 

Sebagai peraturan sementara waktu, tentu perauturan ini tidak sempurna dan tentu tidak akan memberikan kepuasan sepenuhja, karena harus diadakan dengan tjepat sekedar mentjegah kemungkinan kekatjauan. Sebagai badan jang harus menunggu pemilihan umum, maka tidak perlu diadakan pemilihan baru, agar Komite Nasional Indonesia dapat mendjelma mendjadi Badan Perwakilan Rakjat.

 

Lain daripada itu perlu diterangkan bahwa sifat Komite Nasional Indonesia sebagai Badan Perwakilan Rakjat lain sekali daripada sifat Komite Nasional Indonesia sebelum berganti sifat. Ketika Komite Nasional Indonesia dibentuk, kekuasaan Djepang masih meradjalela dimana-mana pegawai Pangreh Pradja dan Polisi sekalipun mereka telah bersumpah setia pada Republik, pada hakekatnya masih dibawah kekuasaan Djepang. Oleh karena keadaan yang demikian itu, maka Komite Nasional pada masa itu merupakan kaki tangan Republik dan mengerdjakan banyak hal-hal jang biasanya dikerdjakan oleh Pangreh Pradja dan Polisi. Setelah kekuasaan sipil dapat direbut daripada tangan Djepang, dari kekuasaan mereka, maka dengan sendirinja hak-hak kekuasaan Komite Nasional Indonesia itu harus dikembalikan kepada alat-alat pemerintahan jang resmi, dan dengan pengembalian itu terbukalah satu lapangan yang lebih sesuai dan indah bagi K.N.I sebagai badan jang meliputi segenap lapisan dan golongan Rakjat, ialah lapangan jang lebih sesuai dan indah bagi Komite Nasional Indonesia sebagai Badan jang meliputi segenap lapisan dan golongan Rakjat, ialah lapangan pendjelmaan kedaulatan Rakjat dan berganti sifat mendjadi: Badan Perwakilan Rakjat. Sebagai Badan Perwakilan Rakjat, Komite Nasional Indonesia hanja mempunyai suatu kewadjiban ialah: Mengadakan Undang-Undang untuk daerahnja. Sungguhpun berbeda dalam dasarnya, tetapi sebagai pendjelmaan dapat dikatakan, bahwa kewadjiban Komite Nasional Indonesia sebagai Badan Perwakilan Rakjat dapat diumpamakan sebagai Gemeenteraad dan Regentschapsraad dahulu, jang mempunjai kewadjiban mengadakan Gemeente dan Regentschapsverordening dan sebagai djuga Gemeenteraad dan Regenstschapsraad berapat didalam gedong-gedong Kantor Gemeenteraad dan Regenstschapsraad dan personeelnja tergabung dengan Badan tadi, begitulah pula Komite Nasional Indonesia sebagai Badan Perwakilan Rakjat tidak seharusnja mempunjai gedung, administrasi dan personeel jang tersendiri pada kantor-kantor Pemerintahan Daerah.

 

B.        Pendjelasan sefatsal-sefatsal

 

Fatsal pertama. Komite Nasional Daerah diadakan di Djawa dan Madura (ketjuali di Daerah Istimemewa Jogjakarta dan Surakarta) di Keresidenan, di kota berautonomie. Kabupaten dan lain-lain daerah jang dipandang perlu oleh Menteri Dalam Negeri.

a.         Ini berarti bahwa Komite Nasional Daerah di Propinsi, Kawedanan, Asistenan (Ketjamatan) dan di Siku dan Ku dalam kota, ta' perlu dilandjutkan lagi.

b.         Tentang Jogjakarta dan Surakarta, dalam surat pengantar rantjangan Undang-Undang tersebut diterangkan bahwa ketika merundingkan rantjangan itu, B.P. Pusat tidak mempunjai gambaran jang djelas. Djika ­ begitulah surat pengantar ­ sekiranja pemerintah menganggap perlu untuk daerah tersebut diadakan aturan jang berlainan, Badan Pekerdja bersedia menerima ­ untuk membicarakannja ­ rantjangan Undang-Undang jang mengenai daerah itu.

c.         Tentang perkataan "di lain-lain daerah jang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri". Ini tambahan diadakan berhubung dengan perkataan "mengatur rumah tangga daerahnja" dalam fatsal 2.

 

Ketika kita merundingkan ini, kita menggambarkan daerah tersebut, tersusun menurut faham decentralisatie ­wetgeving jang dulu, dengan mempunjai harta benda dan penghatsilan sendiri (eigen middelen). Dengan kefahaman itu nistjaya sukar sekali untuk merentjanakan budgetnya, djika andaikata daerah dibawahnya kabupaten, umpama assistenan atau desa djuga dijadikan badan jang berautonomie dengan mempunyai "eigen middelen". Nistjaja buat ketamsilan: djika desa telah memungaut padjak kendaraan dan rooiver gunningen dalam desa itu nistjaja saja Kabupaten tidak akan dapat memungut lagi padjak-padjak itu dari object dan subject yang sama.

 

Dan lagi Pemerintah, pada waktu itu (seperti jang diutjapkan oleh Menteri Kehakiman Prof. Soepomo) berkeberatan, bahwa bangunan-bangunan (adatinstituten) jang masih dihargai oleh penduduk desa, akan dihapuskan okeh bangunan baru ini. Maka dari sebab itu ­begitulah Prof. Soepomo-- Sebelumnja hal ini harus diselidiki sedalam-dalamnja, sehingga kita dapat gambaran jang terang tentang keadaan didesa-desa. Baiklah kita selidiki soal ini, djangan sampai kecepatan untuk mengatur soal ini melahirkan akibat: kekalutan. Akan tetapi djika Rakjat memang menghendaki bangunan baru ini, maka mereka diberi kesempatan untuk mengusulkan hal itu kepada Menteri Dalam Negeri. Seperti diatas telah diterangkan: desa autonomie jang digambarkan ini berlainan dengan adatrechtelijke autonomi.

 

Fatsal kedua. Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah jang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah mendjalankan pekerdjaan mengatur rumah tangga daerahnja, asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah jang lebih luas dari padanya.

 

1e. "mendjadi" artinja berganti sifat (eigenschap), djadi samenstellingnia atau anggautanja ta' perlu diganti. Ketika mendjawab pertanjaan Pemerintah, anggauta B.P. sebagai djurubitjara Badan Perwakilan mengatakan: "- -- Fatsal 2 dimaksudkan untuk memberi tempat kepada Komite Nasional Daerah, jang sekarang ada diawang-awang". (lihatlah Notulen Badan Pekerdja, diterangkan dengan djelas, bahwa Komite Nasional Daerah (Badan Perwakilan Rakjat) itu mendjadi "badan legislatief", sedang bagian dari Komite Nasional Indonesia jang terdiri dari sebanjak-banjaknja 5 orang, dipilih oleh Komite Nasional Daerah diantaranja anggauta-anggautanja, mendjalankan Pemerintahan sehari-hari (executief) bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah.

 

2e Susunan:

B.P. Pusat memutuskan, bahwa banjaknya anggauta untuk:

Keresidenan sebanjak-banjaknja ...................................: 100 orang

Kabupaten (kota) ............................................................:   60 orang

 

3e. "bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah": meskipun redactie tentang hal ini sama dengan redactienja fatsal 3, maka menurut keterangan jang kami dapat dari Badan Pekerdja ketika mengadakan tanja djawab pada tanggal 28 Desember 1945, perkataan "bersama-sama" disini (fatsal 2) harus diartikan bahwa Kepala Daerah jang memimpin Badan Perwakilan Rakjat itu ta' mempunjai suara dalam Badan Perwakilan Rakjat itu. Djadi bukan "lid tevens voorzitter" melainkan ketua sadja.

 

4e. "mengatur rumah-tangga", ini agak sulit, sebab dalam Undang-Undang ini ta' diterangkan "wekkring" (lingkungan bekerdja) dari badan-badan tersebut. Lazimnja perkataan autonomi. Apakah autonomi ini : autonomi Djepang ataukah autonomi Belanda?

 

Dengan Osamu Seirei 12-13, autonomi-Belanda telah dirobah sifat sebagai autonomi-Nippon.

Djika-berhubung dengan Peraturan Presiden No. 2, jaitu bahwa segala aturan jang ada sampai berdirinja Republik Indonesia tetap berlaku, selama belum diadakan jang baru-kita dalam menafsirkan tudjuannja Undang-Undang tersebut hanja memperhatikan redactienja sadja, maka strikt interpretatie badan-badan tersebut hanja mempunjai hak autonomi Djepang, artinja: Keresidenan, Kabupaten dan kota berautonomi tidak diperbolehkan mengatur hal-hal jang tidak dapat diatur oleh Sjuurei. Ken dan Si Zyoorei. Akan tetapi ini semua bukanlah jang dimaksudkan oleh Badan Perwakilan Rakjat. Seperti jang telah kami uraikan diatas, ketika kita berunding, kita menggambarkan automi itu sedikitnja sama dengan autonomi menurut kefahaman decentralisatie-wetgeving. Malahan kita dapat menentukan bahwa autonomi jang kita gambarkan itu bukan autonomi Djepang atau bukan autonomi Belanda, melainkan autonomi Indonesia, jang berdasarkan kedaulatan Rakjat. Dan menurut faham saja ini ta' bertentangan dengan Undang-Undang tersebut diatas, karena pada hakekatnja status quo Pemerintahan daerah sudah dirubah oleh lahirnja Undang-Undang No. 1, jaitu Badan Perwakilan Rakjat.

 

Jang kami qualifiseer sebagai autonomi-Indonesia itu lebih luas dari autonomi-Belanda, artinja dalam fatsal ini hanja ada perbatasan: "asal tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah jang lebih luas daripadanja". Ini berarti suatu kemerdekaan untuk mengatur (vrijheid van regeting), meskipun dengan perbatasan.

 

Bagaimanapun djuga menurut keilhaman tata-usaha jang berlaku di Negara-negara jang merdeka, maka lapangan pekerdjaan Badan Perwakilan Rakjat sebagai badan legislatief dapat dibagi atas 3 bagian:

a.     kemerdekaan tentang mengadakan aturan-aturan jang lazimnja diterdjemahkan dengan perkataan: autonomi.

b.     Pertolongan kepada Pemerintah atasan untuk mendjalankan (uitvoeren) aturan-aturan jang ditetapkan oleh Pemerintah itu, lazimnja disebut: medebewind dan self governement.

c.     untuk mengadakan aturan buat suatu hal jang diperintahkan oleh Undang-Undang umum, dengan penetapan bahwa aturan itu harus disahkan dahulu oleh Pemerintah atasan-diantaranja autonomi dan self-governement.

 

Djika hal-hal ini diperhatikan, maka meskipun lapangan pekerdjaan legislatief tadi ta' disebutkan, buat sementara (sebelum dipihak umum) Badan Perwakilan Rakjat mengerdjakan pekerdjaaan-pekerdjaan dengan kepuasan.

 

Fatsal ke-tiga. Oleh Komite Nasional Daerah, dipilih beberapa orang, sebanjak-banjaknya 5 orang, sebagai badan executief jang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah mendjalankan Pemerintahan sehari-hari dalam daerah itu.

a.     Susunan (samentelling): anggauta 5 orang itu menurut pengumuman Badan Pekerdja No.2: "dipilih oleh Komite Nasional Daerah diantara anggauta2-nja". Djadi terang sekali, bahwa 5 orang anggauta badan executief itu anggauta pula dari Badan Perwakilan Rakjat.

 

b.     "bersama-sama dengan", ini menurut putusan dari Badan Pekerdja, berarti bahwa dalam Badan Executief, Kepala Daerah merupakan: Ketua jang mendjadi anggauta pula: sebaliknja seperti diatas telah didjelaskan, dalam Badan Legislatief, Kepala daerah hanya mendjadi Ketua sadja. Oleh karena dengan Ketua ini djumlahnja anggauta badan-executief dapat mendjadi 6, angka jang genap (even-getal), maka sukar sekali djika ada staking van stemmen (jang mufakat sama dengan jang tidak mufakat), sedang tentang hal ini belum teratur. Menurut pendapat kami kita harus mempergunakan kefahaman Barat: djika jang diundikan itu orang. Baiklah djika jang mufakat sama dengan jang tidak mufakat (staking van stemmen), hal ini ditetapkan dengan undian (lot) pula. Djika jang diundikan barang atau hal sesuatu, baiklah dalam hal demikian, usul dianggap: sebagai tidak diterima.

 

c.     "Kepala-Daerah" qualitatus qua mendjadi ketua kedua badan, sehingga (begitulah putusan Badan Pekerdja Pusat tgl. 28-12-1945) djika Kepala Daerah ini berhalangan, maka Wakil-Kepala Daerah pulalah jang memimpinnja (djadi Wakil Residen, Patih atau Wakil-Kepala-Kota).

 

d.     "Anggauta Badan Executief". Menurut keputusan B.P. Pusat, anggauta ini bukannja "diensthoofd" (kepala djabatan, melainkan "politiek-leider" dari salah satu djawatan sebagai gambaran Barat: "Wethouder voor openbare werken, wethouder voor onderwijs, dan sebagainja: sehingga kehendak anggauta. Badan-executief senantiasa harus melalui Kepala-Daerah.

 

e.     "Pemerintahan sehari-hari" (dagelijksche leidjag en uit voering van zaken). Apa jang diartikan ini, tidak disebutkan: Bestuur. Selandjutnja badan in berkuadjiban untuk mendjalankan Undang-Undang jang diputuskan oleh badan legislatief.

   

Dalam hal jang mengenai hak-hak Pemerintahan Pusat jang diperintahkan kepada Kepala- Daerah in selfgovernment atau lainnja, badan ini tidak berhak menjampurinja, umpama tentang polisi dll jang pimpinannja diserahan kepadanja. Ini ketjuali djika dengan Undang-Undang badan-executief diserahi djuga selfgovernment. Bagaimanapun djuga sifatnya Kepala Daerah ini dua, jaitu: sebagai wakil Pemerintah dan sebagai ketua, pemimpin badan-badan tersebut.

 

Tentang tanggung-djawab, meskipun menurut kefahaman decentralisatie (bestuurshervorming) pertanggungan djawab oleh Kepala Daerah (Ketua badan-badan diatas) dan executief komite hanja mengenal "Rumah-tangga" (huishouding daerah sadja), maka menurut kehendaknja (geest) dari vordening No. 1 dan mengingat suasana sekarang ini, serta menurut kefahaman jang diutjapkan oleh Wakil-Presiden dalam pidatonja tentang arti: "kedaulatan rakjat", maka pertanggungan djawab seharusnya mengenai segala lapangan pekerdjaan djuga tentang selfgovernment (terutama oleh Kepala-Daerah).

   

Fatsal keempat. Ketua Komite Nasional Indonesia lama harus mendjadi wakil-ketua-badan executief dan Badan Perwakilan Rakjat.

           

Meskipun dalam redaksinja (tadi telah kami utarakan, bahwa accent-nja verordening ini "ketjepatan", bukanlah "kesempurnaan) terang sekali, bahwa Ketua Komite Nasional Indonesia lama mendjadi Wakil-Ketua badan tersebut, akan tetapi dalam fatsal 2 dan 3 terang pula, bahwa jang memimpin kedua badan itu Kepala Daerah. Djadi menurut pendapat Badan Pekerdja: Kalau Kepala-Daerah berhalangan, Wakil-Ketua-Daerah pula jang menggantinja.

           

Baiklah soal jang sulit ini kita kupas dengan menafsirkan redaksi dan kehendak serta mengingat: sifat badan-badan tersebut. Pada azasnja: Kepala-Daerah itu uitvoerder (executief), maka dari itu Wakil-Kepala-Daerah jang harus memimpin badan executief, djika Kepala-Daerah berhalangan, sedang Wakil-Ketua (voorzitter K.N.I. lama duduk sebagai anggauta). Lain halnja dengan pimpinan badan-legislatief (Badan Perwakilan Rakjat), disinilah pada tempatnja, bahwa Ketua Komite Nasional Indonesia lama mewakili Kepala-Daerah jang berhalangan.

   

Fatsal ke-lima. Apabila kekurangan, Negeri nistjaya akan menjokong, djika Pemerintah Pusat menimbang perlu.