KOMANDAN SEJATINYA TIDAK MEMBUTUHKAN PERWIRA STAF NAMUN PENJELASAN BERIKUT INI TUJUAN DAN HIKMAHNYA MEMBERDAYAKAN STAF

      Pada suatu organisasi tentunya terdapat susunan atau struktur organisasi yang membagi tugas-tugas organisasi menjadi bagian-bagian yang lebih detail. Tugas-tugas organisasi akan dikerjakan oleh beberapa orang yang menyatu sebagai suatu tim kerja yang akan mendukung kesuksesan tujuan bersama dari organisasi yang bersangkutan. Demikian juga pada organisasi militer yang dijalankan oleh seorang pemimpin yang dalam hal ini biasa disebut sebagai seorang ”Komandan”. Seorang Komandan memimpin suatu Kesatuan Militer baik hanya terhadap satu ataupun beberapa Kesatuan. Seorang Komandan sejatinya tidak membutuhkan perwira staf namun penjelasan berikut ini tujuan dan hikmahnya memberdayakan staf.

 

Tujuan dan hikmah diberdayakannya perwira staf:

 

1.            Kaderisasi.  

 

Perwira staf belajar bagaimana kelak akan memimpin suatu Kesatuan Militer. Perwira staf harus mempelajari setiap petunjuk dan arahan serta perintah Komandan kepadanya, dan berpikir mana yang bisa diterapkan olehnya jika nanti menjadi seorang Komandan atau pemimpin suatu Kesatuan.

 

2.            Pembagian Tugas.

 

Seorang Komandan juga dituntut berkreasi dengan mengembangkan hubungan keluar, sehingga tidak terlalu membatasi diri mengurusi Urusan Dalam karena sudah ada seorang Wakil Komandan yang mengoordinir perwira staf menjalankan roda organisasi.

Hubungan keluar yang dimaksud bukan hanya dengan Atasannya, Kesatuan yang setara, maupun yang di bawahnya, namun bisa juga dengan Kesatuan Militer di lingkup yang lain bahkan organisasi di luar militer yang diharapkan dapat mendukung tugas-tugas Kesatuannya tersebut.

 

3.            Waktu Penyelesaian Tugas.        

 

Kecepatan dalam penyelesaian tugas-tugas dapat menentukan keberhasilan Kesatuan. Seorang Komandan harus mampu menyelesaikan tugas-tugas Kesatuan karena pada dasarnya tugas-tugas Kesatuan adalah tugas-tugasnya. Meskipun demikian, penyelesaian tugas dalam waktu tertentu juga dituntut sehingga diharapkan tugas-tugas yang dibebankan dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan tidak menjadi kadaluarsa atau terlambat. Oleh karena itu agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian maka perwira staf membantu tugas-tugas Komandan yang mana hal ini dikoordinir oleh Wakil Komandan sebagai seorang kepala staf.

Jika waktu penyelesaian suatu pekerjaan sangat lambat berarti perwira staf tidak bekerja secara optimal dan masih perlu sering dievaluasi peritem pekerjaan.

 

4.            Memudahkan Pembinaan Personel.

 

Seorang Komandan berkewajiban juga melaksanakan pembinaan terhadap personel di Kesatuannya mulai dari pangkat yang terbawah hingga wakilnya. Pembagian tanggung jawab pembinaan personel memudahkan pengawasan dan pengendalian terhadap para anggota di Kesatuannya, juga sebagai sarana pelatihan bagi perwira staf dan para perwira di bawah perintah dan tanggung jawabnya. Perwira staf maupun perwira bawahan turut bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan tidak dilakukan anggotanya.

 

 

        Berdasarkan penjelasan di atas sudah sangat jelas bahwa tugas dan tanggung jawab Kesatuan bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Komandan melainkan juga semua perwira staf.

INI JUGA SEBABNYA KENAPA BAWAHAN BOLEH MEMPELAJARI DAN MENGAJUKAN SARAN NAMUN TIDAK BOLEH MENILAI ATAU MENGOREKSI ATASAN

     Sebelum kita membahas tentang hal berikut ini, sebaiknya senantiasa berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan hidayah kebaikan (atau setelah ingat langsung berdoa), karena bisa saja sebelum mendapatkan kebaikan terdapat halangan dan gangguan seperti malas untuk membuka, tidak mau membacanya, atau bisa juga iri, dengki, dan lain-lain. Semoga kita senantiasa tergolong orang-orang yang mudah memdapatkan hidayah kebaikan aamiin Yaa Rabbal’aalamiin.

 

Di dalam kehidupan militer sangat kental dengan istilah jalur komando atau hierarki. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Satuan yang lebih atas hingga TNI bahkan Presiden. Pengalaman bertugas dan kebijakan berpikir yang komprehensif menentukan keberhasilan tugas Satuan. Ini juga sebabnya kenapa Bawahan boleh mempelajari dan mengajukan saran namun tidak boleh menilai atau mengoreksi Atasan yang menjadi komandan/pimpinannya.

 

Coba kita perhatikan baik-baik! Istilah menilai atau mengoreksi Atasan itu maksudnya adalah menilai dengan pemikirannya sendiri semaunya dan tidak melaksanakan perintah seorang Atasan yang menjadi komandan/pimpinannya. Di dalam hubungan komandan dan staf telah diatur mekanisme atau prosedur yang khusus bagaimana seorang komandan menyampaikan petunjuk dan perencanaan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh para staf sebagai Bawahannya. Setiap militer terutama sebagai Prajurit TNI harus memahami atau setidak-tidaknya mengerti tentang hal ini, mulai dari pangkat Tamtama hingga Jenderal, setidak-tidaknya mengenai hal-hal yang menjadi aturan pokok di militer. Sebut saja sebagai hubungan antara Bawahan dan Atasannya dalam hal kedinasan.

 

Adapun tingkatan mengenai pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan hubungan Bawahan dan Atasan yang menjadi komandan/pimpinannya tersebut adalah sebagai berikut:

 

1.      Tamtama                  : mengetahui dan dapat terbatas; mungkin tidak melaksanakan secara langsung tetapi setidaknya bisa melaksanakan jika sewaktu-waktu dituntut oleh Atasannya untuk itu.

 

2.      Bintara                      : mengerti dan dapat; sekali-kali pernah melaksanakan secara langsung terutama dalam kaitannya sebagai pimpinan dalam suatu kelompok kecil (tim atau regu).

 

3.   Perwira Pertama     : memahami dan mampu; dapat melaksanakan secara efektif  dan dapat memberikan contoh kepada perwira yang lainnya sebagai bagian dari staf pimpinan terutama pada Satuan kerja terkecil setingkat batalyon ke bawah.

 

4.  Perwira Menengah : menguasai dan mahir; mampu melaksanakan secara efektif  dan mampu mengatur dan mengajari perwira di bawahnya.

 

5.      Jenderal                    : menjadi pusat kontrol dan penentu akhir sesuai jabatan dan tingkatannya atas penerapan penguasaan dan kemahiran para Bawahan atau Satuan Bawahnya.

 

 

Ilustrasi di atas dapat kita jadikan juga sebagai tolok ukur dan pedoman kenapa seorang Bawahan tidak boleh menilai dengan pemikirannya sendiri semaunya dan tidak melaksanakan perintah seorang Atasan yang menjadi komandan/pimpinannya.

 

Hal-hal berikut ini mungkin akan lebih memperjelas:

 

1.      Seorang Bawahan tidak pernah berada pada posisi Atasan atau komandannya, demikian seterusnya;

 

2.  Seorang Atasan pernah melalui keadaan-keadaan sebagai Bawahan dari seorang Atasan, demikian seterusnya;

 

3.  Pengalaman seorang Atasan sebagai komandannya akan cenderung lebih banyak dibandingkan Bawahannya;

 

4.  Seorang Bawahan tidak berkapasitas untuk menilai dan mengoreksi Atasan sebagai komandannya;

 

5.     Kebijakan seorang Atasan sebagai komandannya akan cenerung lebih luas dalam mempertimbangkan suatu keadaan;

 

6.   Sepanjang terdapat unsur pengecualian terhadap ketentuan hukum maka kebijakan dan keputusan Atasan sebagai komandannya lebih diutamakan (prioritas pertama). Mengenai hal ini dibahas dalam uraian Diskresi berhubungandengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.

 

 

Berdasarkan uraian di atas diperoleh suatu kesimpulan bahwa agar setiap Bawahan tidak menilai dengan pemikirannya sendiri semaunya dan tidak melaksanakan perintah seorang Atasan yang menjadi komandannya maka setiap sikap dan perilaku Bawahan perlu dilandasi dengan Disiplin serta Kesetiaan/Loyalitas/Kepatuhan dalam rangka menjaga kehormatan sebagai seorang militer guna mendukung dan memperlancar tugas-tugas Satuan.

 

Oleh karena itu sebagai Bawahan:

 

Jangan menyibukkan diri dengan menilai dan mengoreksi Atasan yang menjadi komandan/pimpinannya.

Jangan menyibukkan diri dengan keburukan demi keburukan.

Sibukkan diri sendiri dengan belajar, belajar, dan belajar, demi keberhasilan tugas, tugas, dan tugas!

 

SELAMAT BERUSAHA, ANDA PASTI BISA!!!

TERNYATA TERDAPAT PERBEDAAN YANG SANGAT SIGNIFIKAN ANTARA SEORANG MILITER YANG MEMILIKI JABATAN BIASA DENGAN YANG MERUPAKAN PIMPINAN DARI SUATU KESATUAN (TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB)

        Setiap orang yang bekerja pada suatu organisasi baik sebagai pegawai maupun karyawan akan diberikan suatu jabatan. Jabatan tersebut menentukan tugas-tugas apa saja yang harus dikerjakannya dalam rangka mendukung kelancaran dan kesuksesan organisasi tempatnya bekerja. Demikian halnya dalam organisasi militer, terdapat jabatan-jabatan yang menentukan kedudukan dan tugas dari perorangan. Jabatan-jabatan tersebut disusun sedemikian rupa berdasarkan struktur organisasinya masing-masing. Sekilas jabatan-jabatan itu sama-sama memiliki tugas dan tanggung jawab namun ternyata terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara seorang militer yang memiliki jabatan biasa dengan yang merupakan pimpinan dari suatu kesatuan (tugas, wewenang, dan tanggung jawab).

 

            Perihal tugas, wewenang, dan tanggung jawab, untuk lebih memudahkan bagaimana perbedaannya maka kita perlu membedah satu persatu arti dari kata-kata tersebut sebagai berikut.

 

1.            Tugas.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) tugas adalah yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang; pekerjaan yang dibebankan.

Tugas merupakan sesuatu yang harus dikerjakan/dilaksanakan oleh seseorang dari orang atau pihak lain yang memiliki kewenangan untuk itu. Tugas yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu sesuai dengan jabatan yang didudukinya. Tugas tersebut bisa merupakan sesuatu yang dinyatakan jelas dalam job description (rincian tugas) ataupun pekerjaan lain yang dilakukan dalam rangka mendukung tugas-tugas sesuai jabatannya itu.

Oleh karenanya suatu tugas dapat dilakukan oleh setiap orang sesuai bagiannya masing-masing, baik sebagai orang yang menduduki jabatan sebagai anggota kelompok/organisasi maupun yang menjadi pemimpin dalam suatu kelompok/organisasi.

 

 

2.            Wewenang.

 

Menurut KBBI, wewenang atau kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak; kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

Wewenang merupakan hak yang diberikan kepada seseorang yang memiliki suatu kekuasaan karena jabatannya sebagai pemimpin pada suatu institusi atau satuan kerja (satker dan subsatker) untuk melakukan segala hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jabatannya dalam rangka menyukseskan tugas pokok organisasi yang dipimpinnya. Tindakan yang dilakukannya meliputi segala hal yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk dan tidak terbatas pada hal-hal tertentu yang mungkin melanggar aturan yang terpaksa dilakukan dalam rangka menyukseskan tugas pokok organisasi yang dipimpinnya, dengan syarat bahwa organisasi yang dimaksud bukan merupakan organisasi terlarang menurut hukum yang berlaku.

 

            Seorang Komandan Satuan (Dansat) diberi kewenangan untuk melakukan segala hal yang berkaitan dengan tugas pokok Kesatuannya sehingga Kesatuannya tersebut menjadi maju dan berkembang dalam hal kesejahteraan anggotanya dan kesuksesan pelaksanaan tugas-tugas. Ketika seorang Dansat tidak melaksanakan sesuatu yang sudah diatur oleh Komando Atas (organisasi hierarki di atasnya) bukan/belum berarti bahwa ia sudah melanggar hukum/perintah dari Komando Atas. Mungkin saja Dansat tersebut tidak melaksanakan hal tersebut dikarenakan ada kewajiban lain yang harus didahulukan.

 

Contoh pertama:

 

Seorang petugas polisi (Polri) bertugas untuk mengawasi dan mengendalikan lalu lintas di suatu persimpangan jalan. Meskipun disitu sudah ada rambu lalu lintas (lampu merah kuning hijau) tetap saja keberadaannya dibutuhkan dikarenakan di daerah itu rawan mungkin lalu lintas sangat padat dan rawan terjadi kecelakaan. Pada keadaan tertentu, meskipun lampu lalu lintas dalam keadaan menyala hijau namun dikarenakan ada kendaraan Ambulance dalam keadaan darurat (menyalakan sirine) dengan sigap petugas tersebut segera mengatur lalu lintas dengan memberhentikan beberapa jalur agar kendaraan-kendaraan lain segera berhenti dan tidak menghambat keperluan kendaraan Ambulance tersebut.

 

Dalam hal ini memang akan terkesan ada kegiatan yang tidak sesuai aturan, namun petugas tersebut melaksanakan aturan yang lain. Seorang petugas diberi kewenangan untuk menentukan aturan yang mana yang akan ditegakkannya demi mengutamakan kepentingan yang lebih urgent pada saat itu.

 

Contoh kedua:

 

Seorang Dansat tugasnya adalah mewujudkan tugas pokok satuan terlaksana dengan baik dan lancar serta aman. Ketika ada petunjuk Komando Atas yang mengatur tentang jadwal kegiatan harian maka bukan berarti bahwa Satuan Bawah harus melaksanakan sesuai petunjuk itu dengan tanpa pengecualian. Meskipun di dalam pengaturan itu tidak dinyatakan tentang siapa saja yang boleh tidak melaksanakannya bukan berarti pula bahwa seorang Dansat tidak boleh menentukan lain dari yang sudah diatur oleh Komando Atas tersebut.

 

            Misalnya untuk kegiatan hari tertentu bagi Prajurit TNI diperintahkan untuk menggunakan pakaian olah raga dan melaksanakannya setiap pagi hari setelah pelaksanaan apel pagi. Ketika seorang Dansat memerintahkan anggotanya untuk melaksanakan tugas jaga dan berpakaian seragam TNI maka mereka itu tidak melaksanakan olah raga maupun berpakaian olah raga. Tindakan Dansat tersebut tidak bisa dikategorikan telah melanggar ketentuan dari Komando Atas tentang pemberlakuan pakaian dan kegiatan olah raga.

 

Dalam hal ini memang akan terkesan ada kegiatan yang tidak sesuai aturan, namun seorang Dansat tersebut melaksanakan aturan yang lain. Seorang Dansat diberi kewenangan untuk menentukan aturan yang mana yang akan diterapkannya demi mengutamakan kepentingan yang lebih urgent pada saat itu.

 

 

            Dari kedua contoh di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa orang-orang yang diberi kewenangan untuk mengatur sesuai jabatannya diperbolehkan untuk tidak memberlakukan aturan pada waktu dan keadaan tertentu yang menurut pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan akan diberlakukan pada waktu dan keadaan yang lain jika sudah memungkinkan untuk dilaksanakan. Kewenangan ini yang biasa disebut dengan ”diskresi”, atau yang biasa diberlakukan oleh sebagian para pimpinan institusi biasa dikenal dengan istilah ”kebijakan”.

 

 

3.            Tanggung jawab.

 

Di dalam KBBI dikatakan bahwa tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya); fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.

Tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari sebuah tugas apalagi jika ada unsur kewenangan yang berlaku. Tanggung jawab juga bisa diartikan sebagai suatu resiko yang akan diterima atau ditanggung oleh seseorang yang melaksanakan tugasnya dan/atau menggunakan kewenangannya sesuai jabatannya masing-masing. Sudah tentu tanggung jawab setiap jenis jabatan akan berlainan satu sama lain tergantung berat dan ringannya bobot jabatan yang diduduki seseorang.

 

 

            Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembedaan ketiga unsur tersebut memiliki hikmah bahwa setiap orang perlu untuk menghargai keputusan atau kebijakan seorang pimpinan suatu institusi. Ketika kita akan menguji suatu kebijakan tentu kita harus mengantongi referensi yang cukup agar dihasilkan suatu evaluasi yang baik. Terutama bagi para unsur Bawahan atau anggota dari suatu kelompok atau organisasi tidak boleh semaunya sedemikian rupa menilai dan mengoreksi pimpinannya apalagi jika langsung disampaikan secara lisan.